Berita Nasional dan Politik

Koordinator GIB Sebut Tokoh NU Hanya jadi Bumper di BUMN

Jakarta – Keputusan mundur Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen PT. Garuda Indonesia (Persero), mendapat perhatian dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi.

Adhie menilai langkah yang diambil oleh Yenny Wahid sudah tepat dan patut ditiru, setidaknya bagi tokoh Nahdlatul Ulama, yang berada di pemerintahan dan lebih khusus menjabat komisaris BUMN.

“Waktu itu saya sudah mengusulkan agar teman-teman NU menarik diri dari pemerintahan, karena tidak membawa keuntungan, uangnya tidak seberapa tapi mudaratnya itu besar sekali,” kata Adhie dikutip dari RMOL, Jumat (13/8).

Kondisi saat ini, kata dia, secara garis besar perusahaan BUMN dalam kondisi merugi. Tetapi, hanya BUMN yang memiliki pejabat dari kalangan NU yang menjadi sorotan publik.

Dia pun menengarai, Menteri BUMN Erick Thohir sengaja menarik tokoh-tokoh NU sebagai bumper kerugian BUMN. Selain Yenny, ada Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang duduk sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia.

“Semua BUMN itu merugi karena dikorupsi sama tata kelola yang ngaco, kemudian Erick sebagai Menteri BUMN tidak memiliki kapasitas untuk mengurusi BUMN jadi orang-orang NU itu hanya dipakai senagai bumper,” jelasnya.

“Seperti Ketua PBNU Kiai Said di PT KAI, kemudian Yenny di Garuda, yang menjadi bumper ini kan yang menjadi sorotan yang ada orang NU, padahal semua BUMN itu merugi,” tandasnya.

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini telah dilakukan pengurangan jumlah komisaris dari 5 menjadi 3 orang, serta jumlah direksi dari 8 orang menjadi 6 orang.

Selain itu, juga dilakukan penguatan pengawasan dengan mengangkat dua komisaris dengan keahlian dan rekam jejak di bidang restrukturisasi dan manajemen risiko perusahaan.

“Ke depan, tim manajemen Garuda Indonesia akan fokus pada dua hal utama. Pertama, perubahan model bisnis dengan fokus pada layanan penerbangan domestik. Kedua, negosiasi dengan lessor, baik lessor yang memang memiliki hubungan B2B [business to business] baik namun kontraknya perlu dinegosiasi ulang, juga lessor yang tersangkut kasus yang saat ini sudah masuk dalam proses hukum,” kata Erick dalam siaran persnya.

“Ini momen bagi Garuda Indonesia untuk bersih-bersih dari permasalahan keuangan dan kinerja operasional, serta menata kembali fundamental bisnisnya. Setiap prosesnya akan saya kawal penuh,” lanjut Erick.

Untuk diketahui, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pemegang saham Garuda dalam hal ini Kementerian BUMN, memutuskan pengalihtugasan Chairal Tanjung sebagai Komisaris, memberhentikan dengan hormat Triawan Munaf, Peter F. Gontha, Zannuba Arifah Ch. R (Yenny Wahid), dan Elisa Lumbantoruan dari jabatan Anggota Dewan Komisaris.

(irz)

Total
18
Shares
Related Posts
Total
18
Share