Berita Nasional dan Politik

RUU Tentang Pelayanan Publik Sebagai RUU Inisiatif Di Sahkan DPD RI

Sriwijayatimes.id, Jakarta – DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-12 secara fisik dan virtual dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jumat (16/7/21). Dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI mengesahkan RUU tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Ketua PPUU DPD RI, Badikenita Br Sitepu mengatakan bahwa PPUU menilai pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, di antaranya mengenai penerapan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat, serta adanya mekanisme pengawasan yang mengarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien, optimal, dan bertanggung jawab.

Ia pun menjelaskan, jika saat ini usulan RUU ini telah masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024 dengan nomor urut 232. Selanjutnya PPUU akan menyerahkan RUU tersebut ke DPR RI agar bisa dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Sehingga nanti dengan pembahasan itu bisa disahkan dan langsung dapat diimplementasikan terkait situasi terkini.

“Apalagi di era Covid, banyak hal tidak tercover disitu. Sehingga beberapa pelayanan publik terkadang susah melakukan inovasi, termasuk pada pelayanan publik lainnya. Selama ini terkesan kaku, tidak mencover semua kepentingan masyarakat di masa situasi yang covid ini di mana semua sudah di era digital,” jelasnya.

Total
0
Shares
Total
0
Share